Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait status Rintisan Sekolah
Bertaraf Internasional (RSBI), masalah pungutan pada sekolah terus
mendapat sorotan dan tak henti dipertanyakan oleh banyak pihak.
Pemerintah dinilai tak tegas terkait masalah masih berlaku atau tidaknya
pungutan di sekolah eks-RSBI pascaputusan MK.
Orangtua murid
siswa kelas IX siswa SMP Negeri 1 Cikini, Mila, mengatakan bahwa banyak
orangtua murid yang bingung apakah pungutan bulanan masih berlaku
setelah adanya putusan MK. Kebingungan ini semakin menjadi saat
pemerintah menyatakan adanya masa transisi terkait RSBI pascakeluarnya
putusan MK.
"Banyak orangtua yang bingung. Jadi, uang bulanannya
masih ada atau enggak. Pemerintah harusnya kasih kepastian," kata Mila
di Gedung C Kemdikbud, Jakarta, Senin (14/1/2013).
"Kalau untuk
saya di SMP 1 untungnya kepala sekolahnya sangat arif. Jadi, bagi yang
masih mau memberikan donasi dipersilakan, tapi yang tidak juga tidak ada
masalah," imbuh Mila.
Ia juga menambahkan bahwa tidak adanya
kepastian dari pemerintah mengenai pungutan pada sekolah RSBI ini
dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh sekolah bekas RSBI. Untuk itu,
pemerintah sebaiknya segera mengatur terkait aturan pungutan pada
sekolah bekas RSBI.
"Sekolah tempat anak saya tidak ada masalah.
Tapi sekolah lain bisa jadi ada yang tetap menarik pungutan, padahal
dengan adanya putusan MK harusnya aturannya termasuk pungutan sudah
tidak berlaku," jelas Mila.
"Kami hanya minta agar Kemdikbud
tegas dengan pungutan ini agar orangtua juga tidak bingung dan sekolah
tidak memanfaatkan kondisi ini," tandasnya.
Rabu, 16 Januari 2013
Mendikbud: Jangan Kubur Cita-cita Sekolah Bertaraf Internasional
"Cita-cita untuk memiliki sekolah bertaraf internasional di setiap kabupaten kota tidak boleh dikubur sehingga kita harus memikirkan lagi formula pengganti RSBI," kata Nuh kepada pers di sela sosialisasi kurikulum 2013 di Semarang, Minggu (13/1/2013).
Mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) ini mengaku, sebenarnya Kemdikbud sudah memiliki gambaran mengenai formula baru sekolah eks-RSBI. Namun, dalam waktu dekat, Kemdikbud akan memanggil para pejabat dinas pendidikan, dewan pendidikan serta pemangku kepentingan pendidikan untuk berdiskusi mengenai formula baru bagi sekolah eks-RSBI.
Melalui diskusi itu, harapan mengenai mutu dan kualitas sekolah bertaraf internasional tidak boleh gugur karena sudah diamanatkan oleh undang-undang.
Oleh karena itu, Nuh kembali menegaskan bahwa upaya ini merupakan bagian dari sikap hormat Kemdikbud terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanpa mengindahkan cita-cita tentang pendidikan yang berkualitas.
"Kita menghormati dan melaksanakan apa yang telah diputuskan MK tapi bukan berarti kita harus menguburkan cita-cita menciptakan sekolah dengan kualitas yang baik," tandasnya.
Kurikulum 2013 :Guru Tidak Siap dengan Kurikulum Baru
Kurikulum pendidikan nasional yang baru akan sulit dilaksanakan di
berbagai daerah karena sebagian besar guru tidak siap. Ketidaksiapan
guru itu tidak hanya terkait urusan kompetensinya namun juga karena
rumusan kurikulum yang tidak kunjung disosialisasikan oleh pemerintah.
Untuk mengatasi hal itu pemerintah didesak untuk membuat grand design yang jelas agar konsepnya tidak ditangkap secara parsial atau malah disalahmengerti. Grand design itu antara lain esensi dan perangkat pembelajaran yang harus disiapkan hingga implementasi secara bertahap melalui proyek percontohan.
Masukan-masukan itu dikemukakan para rektor Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) negeri dan swasta dan Persatuan Guru RI (PGRI) saat rapat dengar pendapat umum dengan komisi X DPR-RI, Kamis (10/1/2013) di Jakarta.
Ketua Pengurus Besar PGRI Sulistiyo mengemukakan hampir semua pergantian kurikulum pendidikan di Indonesia tidak pernah berhasil karena faktor implementasi. Dengan kata lain, faktor guru.
Ia khawatir kali ini juga akan sama saja. Guru tidak siap bukan karena kualitas kompetensinya melainkan karena banyaknya masalah yang membuat guru frustasi. Seperti urusan sertifikasi dan tunjangan guru.
"Guru-guru SD terutama di pedalaman akan kesulitan mengikuti hal-hal baru dalam waktu singkat apalagi metode tematik integratif dalam waktu singkat," kata Sulistiyo.
Pada kesempatan itu pula Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Sunaryo Kartadinata menekankan pentingnya proses pembelajaran. Untuk itu, pemerintah mau tidak mau harus meningkatkan kecakapan atau kompetensi guru. Guru tidak bisa hanya berpegang pada ketentuan baku yang harus dilakukan saat mengajar dan mengevaluasi.
"Proses yang penting agar guru bisa improvisasi. Munculnya improvisasi itu tergantung pada kepiawaian guru dalam mengajar," kata Sunaryo.
Untuk memastikan hal itu Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Bedjo Sujanto mengatakan guru harus selalu dikawal agar setiap saat dapat meningkatkan kompetensinya. Masalah utama di dunia pendidikan, kata Bedjo, tidak terletak pada kurikulum melainkan guru sebagai pelaksana di lapangan.
"Masalah pendidikan kita ada pada guru. Karena itu kompetensinya harus ditingkatkan. Fakta yang ada, mayoritas guru tidak mau tahu dengan prinsip proses pembelajaran. Mereka hanya terima jadi saja sehingga ketika ada perubahan kurikulum, mereka bingung," kata Bedjo.
LPTK siap Untuk menyiapkan guru yang siap mengimplementasikan kurikulum yang baru, Sunaryo mengingatkan hal itu juga tergantung pada kesiapan sistem. Hanya dengan begitu para calon guru dan guru akan mampu memahami kurikulum secara utuh.
"Masalahnya bukan siap atau tidak siap LPTK tapi sistemnya. Bangun pola pikir tentang pendidikan secara utuh," ujarnya.
Untuk calon guru, kata Bedjo, mereka selalu disiapkan dengan kurikulum yang ada sehingga akan mampu beradaptasi di lapangan.
Sosialisasi dan penyiapan guru untuk beradaptasi di lapangan membutuhkan waktu yang lama. Guru atau calon guru bisa saja melaksanakan kurikulum yang baru tanpa sosialisasi yang utuh dan penyiapan matang. "Bisa saja jalan tetapi akan sangat lambat," ujarnya.
Menanggapi masukan-masukan dari rapat dengar pendapat di DPR itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menegaskan pihaknya memang belum selesai menyiapkan guru karena akan berlangsung selama enam bulan. "Memang belum kita lakukan. Ini baru masuk tahap sosialisasi," ujarnya.
Untuk mengatasi hal itu pemerintah didesak untuk membuat grand design yang jelas agar konsepnya tidak ditangkap secara parsial atau malah disalahmengerti. Grand design itu antara lain esensi dan perangkat pembelajaran yang harus disiapkan hingga implementasi secara bertahap melalui proyek percontohan.
Masukan-masukan itu dikemukakan para rektor Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) negeri dan swasta dan Persatuan Guru RI (PGRI) saat rapat dengar pendapat umum dengan komisi X DPR-RI, Kamis (10/1/2013) di Jakarta.
Ketua Pengurus Besar PGRI Sulistiyo mengemukakan hampir semua pergantian kurikulum pendidikan di Indonesia tidak pernah berhasil karena faktor implementasi. Dengan kata lain, faktor guru.
Ia khawatir kali ini juga akan sama saja. Guru tidak siap bukan karena kualitas kompetensinya melainkan karena banyaknya masalah yang membuat guru frustasi. Seperti urusan sertifikasi dan tunjangan guru.
"Guru-guru SD terutama di pedalaman akan kesulitan mengikuti hal-hal baru dalam waktu singkat apalagi metode tematik integratif dalam waktu singkat," kata Sulistiyo.
Pada kesempatan itu pula Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Sunaryo Kartadinata menekankan pentingnya proses pembelajaran. Untuk itu, pemerintah mau tidak mau harus meningkatkan kecakapan atau kompetensi guru. Guru tidak bisa hanya berpegang pada ketentuan baku yang harus dilakukan saat mengajar dan mengevaluasi.
"Proses yang penting agar guru bisa improvisasi. Munculnya improvisasi itu tergantung pada kepiawaian guru dalam mengajar," kata Sunaryo.
Untuk memastikan hal itu Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Bedjo Sujanto mengatakan guru harus selalu dikawal agar setiap saat dapat meningkatkan kompetensinya. Masalah utama di dunia pendidikan, kata Bedjo, tidak terletak pada kurikulum melainkan guru sebagai pelaksana di lapangan.
"Masalah pendidikan kita ada pada guru. Karena itu kompetensinya harus ditingkatkan. Fakta yang ada, mayoritas guru tidak mau tahu dengan prinsip proses pembelajaran. Mereka hanya terima jadi saja sehingga ketika ada perubahan kurikulum, mereka bingung," kata Bedjo.
LPTK siap Untuk menyiapkan guru yang siap mengimplementasikan kurikulum yang baru, Sunaryo mengingatkan hal itu juga tergantung pada kesiapan sistem. Hanya dengan begitu para calon guru dan guru akan mampu memahami kurikulum secara utuh.
"Masalahnya bukan siap atau tidak siap LPTK tapi sistemnya. Bangun pola pikir tentang pendidikan secara utuh," ujarnya.
Untuk calon guru, kata Bedjo, mereka selalu disiapkan dengan kurikulum yang ada sehingga akan mampu beradaptasi di lapangan.
Sosialisasi dan penyiapan guru untuk beradaptasi di lapangan membutuhkan waktu yang lama. Guru atau calon guru bisa saja melaksanakan kurikulum yang baru tanpa sosialisasi yang utuh dan penyiapan matang. "Bisa saja jalan tetapi akan sangat lambat," ujarnya.
Menanggapi masukan-masukan dari rapat dengar pendapat di DPR itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menegaskan pihaknya memang belum selesai menyiapkan guru karena akan berlangsung selama enam bulan. "Memang belum kita lakukan. Ini baru masuk tahap sosialisasi," ujarnya.
MK: RSBI Tidak Sesuai Konstitusi
Dalam memutuskan kasus ini, MK telah mendengarkan keterangan penggugat yang mengajukan uji materi atas Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tidak hanya itu, MK juga memeriksa bukti dan mendengarkan pendapat pemerintah serta anggota legislatif.
"Menurut mahkamah, permohonan penggugat ini dinilai beralasan menurut hukum. Mahkamah mengabulkan gugatan tersebut," kata Hakim Ketua Mahfud MD saat pembacaan putusan di Ruang Sidang MK, Jakarta, Selasa.
Putusan ini dikeluarkan oleh MK setelah menimbang bahwa keberadaan RSBI dan SBI tidak sesuai dengan konstitusi yang ada. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah biaya yang mahal mengakibatkan adanya diskriminasi pendidikan. Selain itu, pembedaan antara RSBI-SBI dan non RSBI-SBI menimbulkan adanya kastanisasi pendidikan.
Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam tiap mata pelajaran di sekolah RSBI-SBI juga dianggap dapat mengikis jati diri bangsa dan melunturkan kebanggaan generasi muda terhadap penggunaan dan pelestarian bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa.
Seperti diketahui, materi yang digugat adalah Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal ini telah menjadi dasar hukum penyelenggaraan sekitar 1.300 sekolah berlabel RSBI. Dengan keputusan MK ini, berarti status RSBI harus dihapus dan penyelenggaraan satuan pendidikan berkurikulum internasional juga tak lagi diperbolehkan.
Rabu, 09 Januari 2013
Biaya Pendaftaran SNMPTN Gratis, Biaya Masuk "Gimana"?
Boleh saja peserta Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri
(SNMPTN) 2013 dibebaskan dari biaya pendaftaran. Namun, banyak peserta
dan guru yang mempertanyakan biaya masuk ke perguruan tinggi negeri
setelah siswa diterima. Siswa melalui jalur ini bahkan diperkirakan
harus membayar biaya masuk yang jauh lebih tinggi daripada siswa yang
diterima melalui jalur ujian tulis.
Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan bahwa gratisnya pendaftaran untuk SNMPTN 2013 seolah hanya kamuflase. Pasalnya, seperti tahun-tahun sebelumnya biaya masuk dari jalur tulis selalu lebih murah dibandingkan dengan jalur lainnya.
"SNMPTN yang sekarang, kan, seperti jalur undangan. Jadi, ya, biaya pendaftarannya gratis, tetapi uang masuk pasti akan mahal," kata Retno Selasa (1/1/2013).
Ia menambahkan bahwa biaya pendaftaran secara cuma-cuma pada SNMPTN 2013 ini tak akan berpengaruh. Untuk itu, sistem SNMPTN yang serupa jalur undangan ini bisa jadi justru akan menguras biaya saat sudah diterima dan harus membayar biaya masuk.
Memang hal ini terbukti dari setiap tahun penyelenggaraannya. Jika mahasiswa yang berhasil masuk melalui ujian tulis hanya dikenai biaya masuk berksiar Rp 5 juta-Rp 25 juta untuk berbagai macam jurusan, biaya masuk untuk jalur undangan dapat membengkak hingga ratusan juta rupiah.
Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan bahwa gratisnya pendaftaran untuk SNMPTN 2013 seolah hanya kamuflase. Pasalnya, seperti tahun-tahun sebelumnya biaya masuk dari jalur tulis selalu lebih murah dibandingkan dengan jalur lainnya.
"SNMPTN yang sekarang, kan, seperti jalur undangan. Jadi, ya, biaya pendaftarannya gratis, tetapi uang masuk pasti akan mahal," kata Retno Selasa (1/1/2013).
Ia menambahkan bahwa biaya pendaftaran secara cuma-cuma pada SNMPTN 2013 ini tak akan berpengaruh. Untuk itu, sistem SNMPTN yang serupa jalur undangan ini bisa jadi justru akan menguras biaya saat sudah diterima dan harus membayar biaya masuk.
Memang hal ini terbukti dari setiap tahun penyelenggaraannya. Jika mahasiswa yang berhasil masuk melalui ujian tulis hanya dikenai biaya masuk berksiar Rp 5 juta-Rp 25 juta untuk berbagai macam jurusan, biaya masuk untuk jalur undangan dapat membengkak hingga ratusan juta rupiah.
Mendikbud Tegaskan Bahasa Daerah Tetap Ada
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menegaskan bahwa mata
pelajaran bahasa daerah masih tetap ada dalam kurikulum 2013 yang
pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing daerah.
"Saya tegaskan bahwa mata pelajaran bahasa daerah tetap ada sehingga tidak perlu dikhawatirkan," kata Nuh kepada pers di Jambi, Minggu (6/1/2012).
Mendikbud Nuh berada di Jambi dalam rangka kunjungan kerja selama dua hari. Dikatakan bahwa bahasa daerah tetap ada yakni di kolom kurikulum seni budaya dan prakarya. Bahasa daerah dan kelompok muatan lokal lainnya tetap terbuka untuk dimasukkan ke kurikulum.
Mata pelajaran bahasa daerah, lanjut Nuh, tetap sejajar dengan mata pelajaran yang lain. Kemdikbud akan menyampaikannya ke publik setelah uji publik terumuskan. Diakui Nuh, masih banyak pihak yang belum mengetahui bahwa bahasa daerah tetap ada sehingga menimbulkan polemik di masyarakat.
"Sekarang banyak yang protes, karena mereka belum jelas mengenai kurikulum baru ini. Kemdikbud akan menyampaikannya ke publik," kata Nuh.
Pelajaran bahasa daerah, katanya, disesuaikan pada daerah masing-masing seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur menggunakan bahasa Jawa. Demikian juga di Sumatera Utara bisa menggunakan bahasa lokal setempat walau setiap provinsi memiliki banyak etnis yang berbeda.
"Saya tegaskan bahwa mata pelajaran bahasa daerah tetap ada sehingga tidak perlu dikhawatirkan," kata Nuh kepada pers di Jambi, Minggu (6/1/2012).
Mendikbud Nuh berada di Jambi dalam rangka kunjungan kerja selama dua hari. Dikatakan bahwa bahasa daerah tetap ada yakni di kolom kurikulum seni budaya dan prakarya. Bahasa daerah dan kelompok muatan lokal lainnya tetap terbuka untuk dimasukkan ke kurikulum.
Mata pelajaran bahasa daerah, lanjut Nuh, tetap sejajar dengan mata pelajaran yang lain. Kemdikbud akan menyampaikannya ke publik setelah uji publik terumuskan. Diakui Nuh, masih banyak pihak yang belum mengetahui bahwa bahasa daerah tetap ada sehingga menimbulkan polemik di masyarakat.
"Sekarang banyak yang protes, karena mereka belum jelas mengenai kurikulum baru ini. Kemdikbud akan menyampaikannya ke publik," kata Nuh.
Pelajaran bahasa daerah, katanya, disesuaikan pada daerah masing-masing seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur menggunakan bahasa Jawa. Demikian juga di Sumatera Utara bisa menggunakan bahasa lokal setempat walau setiap provinsi memiliki banyak etnis yang berbeda.
Mengapa Prestasi Indonesia Redup di Olimpiade Fisika?
Penutupan Olimpiade Fisika Dunia atau World Physics Olympiad (WoPhO)
2012 yang berakhir pada hari Rabu (2/1/2013) meninggalkan pertanyaan
tentang prestasi Indonesia yang kian redup di kancah olimpiade sains dan
matematika tingkat dunia.
Dalam ajang ini, Indonesia hanya meraih satu medali perunggu. Hasil ini dipertanyakan karena sebelumnya Indonesia selalu menjadi salah satu negara yang rajin menggondol berbagai medali dari ajang serupa.
Pendiri Surya Institute, Yohannes Surya, mengatakan bahwa melorotnya prestasi Indonesia dalam pertandingan sains dan matematika tingkat dunia ini disebabkan kurangnya persiapan dari para peserta. Hal ini menjadi faktor utama gagalnya anak-anak Indonesia menyabet medali yang mampu mengharumkan nama bangsa.
"Pertama, masalah training. Anak-anak ini tidak diberikan persiapan khusus lagi untuk olimpiade," kata Yohannes saat dijumpai usai Closing Ceremony World Physics Olympiad 2012 di Aryaduta Hotel, Tangerang, Rabu (2/1/2013).
Tidak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa bibit-bibit untuk olimpiade juga tidak terlihat lagi sejak tahun 2011 karena tim TOFI sudah tidak pernah diminta lagi oleh pemerintah untuk melatih para calon peserta olimpiade. Peringkat Indonesia juga terus melorot untuk prestasi di bidang sains dan matematika.
"2010, Indonesia masih peringkat dua dunia. Sekarang drop jadi peringkat ke-34. Kami akan coba jalin hubungan lagi dengan diknas nanti," jelas Yohannes.
"Pelatihan dan persiapan ini harus sekali. Karena soal untuk olimpiade ini tidak sama seperti soal mereka di sekolah. Ini soal sudah setara dengan S3, kalau tidak percaya bisa dicoba saja," imbuhnya.
Kendati demikian, ia tetap berbangga pada tiga kontestan yang berhasil mengharumkan nama bangsa. Satu medali perunggu berhasil diraih oleh Himawan Winarto. Sementara dua kontestan lainnya yaitu Oki Gunawan dan Yudistira Virgus yang merupakan alumni TOFI berhasil memenangkan kategori kompetisi pembuatan soal.
"Membuat soal itu sangat susah. Yudistira dan Oki ini alumni TOFI. Keduanya bisa jadi contoh bagaimana dulu training yang dijalani hingga jadi seperti sekarang," tandasnya.
Dalam ajang ini, Indonesia hanya meraih satu medali perunggu. Hasil ini dipertanyakan karena sebelumnya Indonesia selalu menjadi salah satu negara yang rajin menggondol berbagai medali dari ajang serupa.
Pendiri Surya Institute, Yohannes Surya, mengatakan bahwa melorotnya prestasi Indonesia dalam pertandingan sains dan matematika tingkat dunia ini disebabkan kurangnya persiapan dari para peserta. Hal ini menjadi faktor utama gagalnya anak-anak Indonesia menyabet medali yang mampu mengharumkan nama bangsa.
"Pertama, masalah training. Anak-anak ini tidak diberikan persiapan khusus lagi untuk olimpiade," kata Yohannes saat dijumpai usai Closing Ceremony World Physics Olympiad 2012 di Aryaduta Hotel, Tangerang, Rabu (2/1/2013).
Tidak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa bibit-bibit untuk olimpiade juga tidak terlihat lagi sejak tahun 2011 karena tim TOFI sudah tidak pernah diminta lagi oleh pemerintah untuk melatih para calon peserta olimpiade. Peringkat Indonesia juga terus melorot untuk prestasi di bidang sains dan matematika.
"2010, Indonesia masih peringkat dua dunia. Sekarang drop jadi peringkat ke-34. Kami akan coba jalin hubungan lagi dengan diknas nanti," jelas Yohannes.
"Pelatihan dan persiapan ini harus sekali. Karena soal untuk olimpiade ini tidak sama seperti soal mereka di sekolah. Ini soal sudah setara dengan S3, kalau tidak percaya bisa dicoba saja," imbuhnya.
Kendati demikian, ia tetap berbangga pada tiga kontestan yang berhasil mengharumkan nama bangsa. Satu medali perunggu berhasil diraih oleh Himawan Winarto. Sementara dua kontestan lainnya yaitu Oki Gunawan dan Yudistira Virgus yang merupakan alumni TOFI berhasil memenangkan kategori kompetisi pembuatan soal.
"Membuat soal itu sangat susah. Yudistira dan Oki ini alumni TOFI. Keduanya bisa jadi contoh bagaimana dulu training yang dijalani hingga jadi seperti sekarang," tandasnya.
Mendikbud: Ujian Nasional Bisa Berubah
Mendikbud Mohammad Nuh menegaskan bahwa ujian nasional (UN) akan bisa berubah bila Kurikulum 2013 sudah benar-benar diterapkan.
"Tahun ini (2013), UN masih tetap, karena perubahan kurikulum masih Juni 2013, sedangkan UN akan dilaksanakan pada April-Mei 2013," katanya dalam Sosialisasi Kurikulum 2013 di Bangkalan, Senin (31/12/2012).
Dalam sosialisasi di hadapan sejumlah ulama se-Madura di Pesantren Al-Hikam, Burneh, Bangkalan, ia mengemukakan "proses" dan "output" dalam Kurikulum 2013 itu sama-sama penting.
"Karena itu, proses dan output harus dikombinasikan, sehingga UN ke depan akan bisa berubah, tapi perubahan itu bukan sekarang, sebab Kurikulum 2013 masih tahap uji publik," katanya.
Menurut dia, perubahan Kurikulum 2013 itu tidak dilandasi kepentingan politik sama sekali, melainkan murni dengan landasan akademik, karena itu pihaknya melakukan uji publik Kurikulum 2013.
"Kalau pertimbangan politik mungkin perubahan itu bisa batal, karena kami menghadapi stigma masyarakat yang seakan-akan membenarkan bahwa ganti menteri itu ganti kurikulum," katanya.
Namun, pihaknya mengambil risiko dengan mempertimbangkan kepentingan riil untuk masa depan generasi muda yang lebih baik yakni pintar tapi benar atau benar tapi pintar.
"Jadi, perubahan kurikulum itu untuk menyikapi perubahan zaman yang kelak akan mengutamakan kompetensi, namun kompetensi itu kami sinergikan dengan nilai-nilai karakter," katanya.
Ia menjelaskan kompetensi masa depan itu mencakup tiga bidang yakni sikap, ketrampilan, dan pengetahuan.
"Perubahan sikap itu ditentukan pendidikan karakter, sedangkan perubahan ketrampilan dan pengetahuan itu ditentukan inovasi. Cara untuk mendidik siswa yang memiliki inovasi adalah mengembangkan kreatifitas," katanya.
Untuk mengembangkan kreatifitas, katanya, bisa dilakukan dengan lima tahapan yakni observasi (pengamatan), bertanya, berpikir (nalar), eksperimen, dan menyampaikan (presentasi tertulis atau lisan).
Jadi, saya tidak mempertimbangkan jabatan, tapi saya mempertimbangkan masa depan. Saya akan mendorong kompetensi itu agar generasi muda sekarang dapat membeli masa depan dengan harga sekarang, katanya.
Acara sosialisasi itu dihadiri sejumlah ulama, antara lain KH Ahmad Tijani (Sumenep), KH Drs Mas ud MAg (Pamekasan), KH Fudloli Ruhan (Sampang), KH Darwis (Sampang), KH Basyir (Sampang), KH Ilyas (Bangkalan), KH Jazuli (Bangkalan), dan KH Busyro Dimyati (Bangkalan).
Dalam kesempatan itu, para ulama se-Madura mendukung rencana perubahan kurikulum itu, karena perubahan itu memasukkan pendidikan karakter. Para ulama itu memprihatinkan masalah moral, karena itu kurikulum yang memasukkan karakter itu akan didukung, kata pengasuh Pesantren Al-Hikam, Burneh, Bangkalan KH Nuruddin A Rahman.
"Tahun ini (2013), UN masih tetap, karena perubahan kurikulum masih Juni 2013, sedangkan UN akan dilaksanakan pada April-Mei 2013," katanya dalam Sosialisasi Kurikulum 2013 di Bangkalan, Senin (31/12/2012).
Dalam sosialisasi di hadapan sejumlah ulama se-Madura di Pesantren Al-Hikam, Burneh, Bangkalan, ia mengemukakan "proses" dan "output" dalam Kurikulum 2013 itu sama-sama penting.
"Karena itu, proses dan output harus dikombinasikan, sehingga UN ke depan akan bisa berubah, tapi perubahan itu bukan sekarang, sebab Kurikulum 2013 masih tahap uji publik," katanya.
Menurut dia, perubahan Kurikulum 2013 itu tidak dilandasi kepentingan politik sama sekali, melainkan murni dengan landasan akademik, karena itu pihaknya melakukan uji publik Kurikulum 2013.
"Kalau pertimbangan politik mungkin perubahan itu bisa batal, karena kami menghadapi stigma masyarakat yang seakan-akan membenarkan bahwa ganti menteri itu ganti kurikulum," katanya.
Namun, pihaknya mengambil risiko dengan mempertimbangkan kepentingan riil untuk masa depan generasi muda yang lebih baik yakni pintar tapi benar atau benar tapi pintar.
"Jadi, perubahan kurikulum itu untuk menyikapi perubahan zaman yang kelak akan mengutamakan kompetensi, namun kompetensi itu kami sinergikan dengan nilai-nilai karakter," katanya.
Ia menjelaskan kompetensi masa depan itu mencakup tiga bidang yakni sikap, ketrampilan, dan pengetahuan.
"Perubahan sikap itu ditentukan pendidikan karakter, sedangkan perubahan ketrampilan dan pengetahuan itu ditentukan inovasi. Cara untuk mendidik siswa yang memiliki inovasi adalah mengembangkan kreatifitas," katanya.
Untuk mengembangkan kreatifitas, katanya, bisa dilakukan dengan lima tahapan yakni observasi (pengamatan), bertanya, berpikir (nalar), eksperimen, dan menyampaikan (presentasi tertulis atau lisan).
Jadi, saya tidak mempertimbangkan jabatan, tapi saya mempertimbangkan masa depan. Saya akan mendorong kompetensi itu agar generasi muda sekarang dapat membeli masa depan dengan harga sekarang, katanya.
Acara sosialisasi itu dihadiri sejumlah ulama, antara lain KH Ahmad Tijani (Sumenep), KH Drs Mas ud MAg (Pamekasan), KH Fudloli Ruhan (Sampang), KH Darwis (Sampang), KH Basyir (Sampang), KH Ilyas (Bangkalan), KH Jazuli (Bangkalan), dan KH Busyro Dimyati (Bangkalan).
Dalam kesempatan itu, para ulama se-Madura mendukung rencana perubahan kurikulum itu, karena perubahan itu memasukkan pendidikan karakter. Para ulama itu memprihatinkan masalah moral, karena itu kurikulum yang memasukkan karakter itu akan didukung, kata pengasuh Pesantren Al-Hikam, Burneh, Bangkalan KH Nuruddin A Rahman.
Tahun 2013 Disiapkan Rp 7,84 T Beasiswa
Jumlah anggaran untuk Bidik Misi ini naik dari Rp 1,1 triliun di tahun 2012. Pada tahun lalu jumlah penerima Bidik Misi hanya 92.000 orang.
Jumlah penerima beasiswa Bidik Misi akan ditambah menjadi 152.000 orang, kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Jumat (28/12), di Jakarta.
Karena jumlah penerimanya bertambah, anggaran dinaikkan Rp 240 miliar untuk tambahan 40.000 anak dan dana resettlement Rp 300 miliar untuk 20.000 anak, ujarnya.
Alasan penambahan jumlah anggaran dan penerima beasiswa ini, kata Nuh, karena program ini dinilai berhasil membantu calon mahasiswa dan mahasiswa yang berprestasi tetapi tidak mampu. Nilai atau hasil belajar para penerima Bidik Misi pun memuaskan karena mayoritas memiliki nilai IPK di atas 2,75.
Kalau IPK mereka banyak yang di bawah 2,0, program ini tidak akan dilanjutkan, kata Nuh.
Langganan:
Postingan (Atom)
