Pendidikan SMAN SBBS, Sekolah Pencetak Juara Olimpiade Sains

Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Sragen Bilingual Boarding School (SBBS) dapat menjadi contoh bagi sekolah yang ingin mengukir prestasi positif.

Meski berlokasi di salah satu kecamatan yang tidak terlalu ramai di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, namun sekolah yang baru berdiri lima tahun ini sudah menghasilkan segudang prestasi. Para siswanya pun tidak pernah tawuran.
Terakhir, sekolah ini mengirimkan 13 siswa terbaiknya mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2012 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Ketiga belas siswa berhasil membawa pulang medali, yakni lima emas, lima perak, dan tiga perunggu untuk bidang Matematika, Biologi, Kebumian, Komputer, Fisika, Kimia, dan Ekonomi. 
Selain mencapai banyak prestasi di bidang akademik, sekolah ini tetap tidak melupakan pendidikan karakter. Ini dipermudah dengan sistem asrama bagi siswa-siswanya.

"Asrama membantu menanamkan pendidikan karakter bagi siswa. Mereka dilatih mandiri dengan penanaman sifat-sifat luhur, seperti jujur. Perubahan sekecil apapun pada siswa bisa terpantau sejak dini," kata Kepala SMAN SBBS, Nur Cipto, di Solo, Selasa (25/9/2012) kemarin.

"Di sekolah mereka tidak diperkenankan memegang telepon seluler dan uang saku pun hanya Rp 50.000 per minggu. Kalau punya uang lain harus dititipkan kepada pembina atau ditabung di bank. Kalau ingin mengambil lewat ATM harus izin dulu," tambahnya.

Untuk mendapatkan siswa bibit unggul, SMAN SBBS menyebar undangan ke SMP-SMP di seluruh Nusantara, terutama kepada siswa yang pernah menjadi juara atau finalis lomba atau Olimpiade Sains Nasional. Saat ini, di sekolah ini terdapat siswa dari seluruh Nusantara, seperti Kalimantan, Papua, Sumatera, dan daerah-daerah lainnya.

Para siswa berpotensi ini dibebaskan dari biaya pendidikan, termasuk biaya hidup selama sekolah di SBBS. Mereka juga dibina agar semakin terasah potensinya. Siswa yang masuk lewat jalur reguler harus membayar Rp 37 juta untuk satu tahun ajaran.
"Begitu siswa bergabung, langsung kami bina, yang berpotensi akademik kami masukkan pusat pelatihan 20 hari di Jakarta atau Yogyakarta bersama siswa dari jaringan sekolah kami, PASIAD, di beberapa kota lainnya. Kembali ke sekolah, mereka dibina oleh guru-guru dan dosen undangan," ungkap Koordinator Olimpiade SMAN SBBS, Eko Sugiyanto.

Setelah itu, siswa diikutkan berbagai perlombaan untuk mengetahui perkembangannya, termasuk puncaknya mengikuti OSN yang digelar Kemdikbud. Tahun lalu, beberapa siswa lulusan OSN dari sekolah ini juga berhasil meraih medali dalam ajang olimpiade internasional, antara lain di bidang fisika.

Olimpiade Sains :OSN Pertamina 2012 Dimulai

Sebanyak 19.238 mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta di 33 provinsi, Selasa (25/9/2012) ini, serentak mengikuti seleksi tingkat provinsi penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Pertamina 2012.

Pembukaan dilaksanakan di Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok yang dihadiri Wakil Mendikbud Musliar Kasim. OSN Pertamina kelima ini mengambil tema "Mencetak Generasi Sobat Bumi Berprestasi". Total hadiah yang disediakan Rp 2,8 miliar. Tahun lalu, peserta berjumlah 16.748 mahasiswa.

Seusai seleksi provinsi kemudian dilanjutkan dengan seleksi nasional. Penyelenggaraan OSN Pertamina diselenggarakan PT Pertamina, Universitas Indonesia, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud.

"UN Bukan soal Ada Pengawas atau Tidak..."

Rencana pemerintah memperbanyak jumlah paket soal dan meniadakan pengawas ruangan dalam ujian nasional (UN) menuai tanggapan serius. Pasalnya, kebijakan itu masih jauh dari esensi UN yang seharusnya dijadikan alat pemetaan dan bukan sebagai faktor penentu kelulusan.

Ketua Indonesia Menggugat yang aktif menolak UN sebagai alat kelulusan, Iwan Pranoto, mengatakan bahwa rencana meniadakan pengawas ruangan merupakan buntut dari 20 paket soal yang disajikan dalam UN tahun depan. Secara strategi, memperbanyak jumlah paket soal itu akan berjalan ampuh karena mempersempit celah melakukan kecurangan. Kendati begitu, dia beranggapan, esensi UN sejatinya harus lebih luas dan tak sebatas proses yang berjalan dengan jujur.

"Esensi UN itu harusnya bisa dapat dijadikan pemetaan. Bukan hanya urusan jujur atau tidak, itu urgensi lain," kata Iwan, Senin (24/9/2012).

Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menambahkan, esensi UN yang sebenarnya adalah upaya mencari dan memperoleh segala informasi untuk kemajuan pendidikan nasional. Semua menjadi kurang berarti ketika yang didorong hanya UN yang jujur, tetapi masih menjadikan hasilnya sebagai penentu kelulusan.

"Kualitas UN itu bukan ditentukan pakai pengawas atau tidak, tetapi apakah ujian itu memberikan informasi yang akurat tentang pemahaman siswa dalam mata pelajaran yang diuji," ujarnya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana meniadakan pengawas ruangan pada UN mendatang. Tujuannya untuk mendorong UN yang jujur sehingga memiliki hasil yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan.

Ujian Nasional Revisi UU Sisidiknas Angin Segar Perubahan UN

Keinginan DPR untuk merevisi UU No 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisidiknas) bisa jadi angin segar untuk perubahan kebijakan ujian nasional. Hingga saat ini, pelaksanaan UN sebagai salah satu penentu kelulusan siswa terus menuai pro-kontra.

Soedijarto, Pengamat Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, Jumat (21/9/2013), mengatakan, revisi UU Sisidiknas seharusnya hanya untuk memperbaiki hal-hal yang dirasa masih kurang atau belum pas. Termasuk, persoalan UN yang terus disorot.

"Sebab, di dalam UU Sisidiknas sudah diatur tentang evaluasi yang dilaksanakan oleh sekolah. Namun, tanpa dasar yang jelas, pemerintah dan Badan Standar Nasional Pendidikan mengatur UN dalam peraturan pemerintah yang tidak sejalan dengan UU Sisidiknas," kata Soedijarto.

Mohammad Abduhzen, Direktur Eksekutif Institute for Education Reform Universitas Paramadina Jakarta, mengatakan kebijakan UN tak boleh dianggap sepele. Pelaksanaan UN bukan sekadar menyimpang dari perundang-undangan dan hak anak menurut putusan pengadilan, serta melanggar prinsip-prinsip pedagogi.
"UN adalah makar melalui demoralisasi bangsa," ujar Abduhzen.

Penyelenggaraan UN yang memunculkan konspirasi guru dan murid untuk melakukan kecurangan berulang-ulang telah meruntuhkan makna dan sendi-sendi utama pendidikan. "Kejujuran dan sportivitas dalam pembelajaran jadi absurd. Ini bibit korupsi yang ditanamkan dan diteguhkan secara efektif ke dalam jiwa anak di seantero negeri. Karena itu, UN harus dihentikan," kata Abduhzen yang juga Ketua Penelitian dan Pengembangan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia.

Dukung Revisi UU Sisdiknas dengan Sejumlah Syarat

Keinginan DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang baru berusia 10 tahun umumnya disambut baik. Namun, revisi UU tersebut harus semata-mata diarahkan untuk memastikan terciptanya sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan berkarakter keindonesiaan seperti diamanatkan dalam UUD 1945 bagi semua warga negara, bukan untuk kepentingan sesaat para politisi dan penguasa.

"Hal-hal yang baik dalam UU Sisdiknas harus dipertahankan. Bahkan, kita tuntut pemerintah segera mewujudkannya di seluruh Tanah Air. Sebaliknya, hal-hal yang mengkhianati kebangsaan harus dihapuskan," kata Ketua Dewan Pembina Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia Soedijarto, Rabu (19/9/2012), di Jakarta.

Soedijarto mengingatkan supaya semua pihak mengawal revisi UU Sisdiknas untuk memastikan pemerintah dan DPR tidak mengutak-atik pasal-pasal yang memang sudah bagus. Semisal tentang sekolah sebagai pusat pembudayaan dan setiap warga negara dijamin mendapat pendidikan bermutu harus tetap menjadi komitmen.
"Justru pasal yang sangat penting tidak pernah jadi pegangan pemerintah dalam perencanaan pendidikan. Akibatnya, disparitas pendidikan di berbagai daerah tertinggal jauh," ujar Soedijarto.

Koordinator Koalisi Pendidikan Lody Paat mengatakan, niat DPR dan pemerintah merevisi UU Sisdiknas perlu dipastikan benar. Pasalnya berembus kabar ada rencana untuk membuat UU Pendidikan Dasar setelah UU Pendidikan Tinggi berhasil disahkan.
"Dalam payung hukum pendidikan, kita hanya harus memastikan bagaimana akses dan pemerataan pendidikan sungguh-sungguh nyata serta mutunya memang terjamin. Kita tidak perlu banyak UU pendidikan, yang penting bagaimana pelaksanaanya dirasakan masyarakat dan membawa kesejahteraan dan kemajuan bagi negeri ini," tutur Lody.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengatakan, PGRI mendukung dan justru mengusulkan supaya ada amandemen UU Sisdiknas. Ada beberapa hal yang perlu segera diperbaiki.
"PGRI berharap agar revisi UU Sisdiknas itu mampu membawa arah perbaikan pendidikan nasional yang jelas. Saat ini pendidikan kita arahnya salah, menyiapkan orang yang tidak sesuai kebutuhan untuk membangun Indonesia. Karakternya tidak sejalan dengan kebutuhan Indonesia," kata Sulistiyo.

Terlalu Lama di Sekolah Membuat Anak Tidak Kritis

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listiyarti menilai pemerintah keliru besar saat berencana menambah jam di sekolah. Menurutnya, kebijakan itu akan membuat siswa semakin tertekan.
"Wah jangan, menambah jam sekolah akan memberatkan siswa, stres," kata Retno.

Ia mencontohkan, siswa kelas 1 SMA misalnya, saat ini dibebani sekitar 17 mata pelajaran. Rata-rata, mereka berada di sekolah selama enam sampai tujuh jam, lima hari dalam seminggu. Atau siswa di Sekolah Dasar (SD). Meski lebih luang, tapi dinilai Retno juga cukup berlebih.

Hal itu terjadi karena ada beberapa materi pelajaran yang diberikan sebelum waktunya. "Harusnya dikurangi, bukan ditambah. Misalnya anak SD, mereka belum begitu perlu belajar teknologi informasi," ungkapnya.
Pernyataan Retno bukan tanpa alasan. Ia beranggapan setiap siswa harus diberi lebih banyak waktu untuk mengembangkan kompetensi sosial. Misalnya berorganisasi, mendorong mereka berlatih berbicara untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan.
"Kalau lama di sekolah, kapan waktu mereka bersosial, berorganisasi? Menambah waktu di sekolah akan membuat anak menjadi tidak kritis," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh berencana menambah jam siswa di sekolah. Rencana itu akan dilebur seiring dengan kurikulum nasional yang diperbarui.
Mendikbud menilai, ada nilai sosial yang berubah, terlalu lama di luar sekolah membuat anak terpancing melakukan hal negatif.

Adu Strategi Hadapi 20 Tipe Soal UN

Sekolah, terutama para guru yang bertugas menyiapkan siswanya untuk menghadapi Ujian Nasional (UN) model baru, kini sudah mulai memetakan strateginya. Hal ini terkait rencana pemerintah yang akan mengeluarkan kebijakan baru membuat 20 tipe soal UN untuk mengurangi kecurangan, dan mengintegrasikan hasil UN sebagai instrumen untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Guru Bidang Kurikulum SMAN 68 Jakarta Anwar Fari mengatakan, jika standar kompetensi lulusan sudah diperbaharui melalui sistem tersebut, sekolah akan tetap memperhatikan kompetensi dasar dan melakukan persiapan lebih dalam.

"Kalau sudah ada surat keputusan dan acuan yang jelas, sekolah akan mengikutinya," ujar Farid saat dihubungi kompas.com, Senin (17/9/2012).

Meski belum digulirkan secara resmi, Farid mengatakan rencana pengadaan 20 tipe soal UN bisa membawa perubahan. Menanggapi hal demikian, sekolah hanya akan mengajak para siswa untuk belajar lebih giat lagi.

"Belajar saja terus dari tahun lalu juga seperti itu, maka kalau ada perubahan lagi, nanti diberitahukan kepada siswa untuk lebih giat lagi menghadapi tantangan baru. Dan lagi pula, ini sebenarnya tidak ada perbedaan, hanya porsinya saja," kata Farid.

Menurut Farid, sebenarnya soal yang nanti diberikan pada siswanya adalah sama, yakni berjenis multiple choice. Sifatnya juga lebih kepada pemahaman materi dari setiap mata pelajaran yang diujikan.

"Jadi modelnya tetap sama-sama pilihan ganda. Persiapannya hanya perlu pemantapan khusus dengan belajar terus materinya dan menganalis bentuk dan kedalaman soal-soal," jelasnya.

Sama halnya dengan tanggapan Nurliana, Kepala SMUN 94 Semanan Jakarta Barat. Dia menganggap pengadaan 20 tipe soal UN sebagai tantangan, sehingga para guru tetap perlu memikirkan strategi pembelajaran untuk mencapai semua tujuan pendidikan.

"Kami akan menjadikannya tantangan. Tetap memeriksa persiapan mengajar guru, mengawasi pelaksanaan pembelajaran dan mengadakan evaluasi serta menganalisa hasil evaluasi," ucapnya, membocorkan strategi belajar mengulang atau remedial dan pengayaan belajar sesuai hasil analisis sekolahnya.

"Bukan hanya itu saja, siswa pun harus diberi motivasi agar lebih semangat belajar. Bekal seperti ini juga berguna untuk hidup mereka ke depannya, karena sehebat apapun guru semua tergantung siswanya," katanya.

Menurutnya, strategi yang perlu dilakukan adalah dengan membiasakan siswanya menghadapi variasi soal dari sekarang, sehingga meskipun berbeda jenisnya, materi yang diujikan tidak jauh berbeda dengan pelajaran di kelas.

"Kecuali pengayaan soal-soal SMPTN terus dicampuradukkan," cetusnya.

Fitra dan Pengalaman "School Without Walls"

Terpilih sebagai Duta Pelajar Indonesia untuk Amerika dalam program pertukaran pelajar AFS-YES atau American Field Service - Youth Exchange Student dari Kedutaan Amerika Serikat di tahun 2008 silam, Fitra Elnurianda akhirnya mewakili Indonesia untuk belajar 1 tahun di sekolah bernama "School Without Walls".

"Jadi sekolah ini semacam SMA publik dengan sistem pembelajaran berpindah-pindah atau moving class," tutur gadis berkerudung yang akrab disapa Fitra, di Jakarta, Jumat (14/9/2012).

Fitra mengakui belajar di sekolah tanpa dinding kelas (without wall) membuatnya tidak nyaman, ketika pertama kali menjalaninya. Akan tetapi, setelah beradaptasi dengan tempat, guru, dan teman-teman belajarnya, ia mulai menikmati sistem pembelajaran terbuka itu.

"Belajarnya tidak harus di kelas. Kadang bisa di cafe, taman, museum atau apapun. Namanya juga "tanpa dinding" jadi bisa dimana-mana. Seru sih, jadi nggak ngebosenin kelasnya. Bebas," kata Fitra lagi.

Ditanya soal perbedaan dengan sekolah pada umumnya di Indonesia, mahasiswi Universitas Jayabaya, semester VII jurusan Hubungan Internasional ini mengatakan sangat berbeda.

"Beda banget, kalau di Indonesia, karena kelasnya disitu-situ aja, maka temenannya jadi solid. Tapi, kalau disana temennya selalu beda-beda, jadi kalau nggak bisa bergaul, nggak ada temen deh," ucap Fitra.

Soal mata pelajarannya, Fitra memaparkan ada banyak mata pelajaran wajib yang harus diikuti setiap kelasnya, mata pelajaran lainnya siswa dapat memilihnya sendiri, seperti dance class, jazz music, atau kelas seni lainnya.

"Gurunya sudah seperti kawan sendiri. Asik, tetapi tegas kalau soal disiplin. Kita nggak bisa bolos satu hari pun. Sebab setiap kelas akan diabsen, kalau nggak hadir, maka akan ada mesin telepon otomatis yang menghubungi orangtua angkat kita disana," tuturnya.

Meski diakui, cara belajar di luar negeri akan menjadi lebih sulit dibandingkan dengan belajar di Indonesia, tetapi Fitra siap membagi-bagikan tips and triks bagaimana cara belajar di sekolah terbuka yang hari-hari kerjanya (workdays) lebih padat, sibuk dan serius bersama buku-buku tebal dan dosen-dosen yang super ketat.

"Okay, penyesuaian pertama memang agak berat saat 3 bulan pertama, tapi tenang aja, lama-lama semuanya bisa lancar dan tertib kok," kata Fitra sambil menunjukkan inilah tips belajar ala Fitra di sekolah terbuka Amerika.

1. Pertama kali tiba di negara tempat kita belajar, pada masa-masa awal harus serius menjalani adaptasi terutama Bahasa. Usahakan, kamu menjadi orang yang supel, dan banyak bertanya. Kalau ada yang tidak dimengerti, tanyakan saja. Guru-guru di sana selalu siap memberikan materi tambahan pada saat break lunch atau pulang sekolah.

2. Belajarnya harus disiplin dan tertib. Manajemen waktu itu penting, caranya kamu harus mendaftar kegiatan harian kamu dengan sangat apik dan ditaati. Kamu boleh sekali menguti banyak kegiatan, tetapi tugas-tugas belajar harus diatur sedemikian rupa.

3. Bergaul dengan sesama pelajar dan guru, jadi pada saat ada kesulitan, kita dapat langsung berkomunikasi dengan mereka. Ikutlah makan siang, olahraga, atau salah satu kegiatan yang lain dari mereka. Dengan sering bersama mereka, kita sudah menjadi bagian dari komunitas mereka. Tapi ingat, tetap jaga orisinalitas bangsa. Bebas, tapi sopan. Dan jangan lupa, minta kontak person dan media sosial untuk menjaga komunikasi kita.

4. Jaga Kesehatan. Yang ini tidak kalah penting jika kamu sering aktif di lingkungan baru biasanya tubuh juga ikut beradaptasi. Iklim dan cuaca yang baru, kadang kurang cocok dengan kondisi tubuh kita, jadi harus bisa jaga kesehatan agar aktifitas belajar tidak terganggu. Usahakan makan tepat waktu, dan berolahraga secara mandiri.

Soal UN 2013 Akan Diubah

Materi soal ujian nasional jenjang SMA/MA/SMK pada 2013 direncanakan berubah. Hal itu untuk mengikuti keinginan pemerintah mengintegrasikan hasil ujian nasional untuk seleksi masuk calon mahasiswa di perguruan tinggi negeri lewat jalur undangan.

Nantinya soal ujian nasional (UN) SMA/MA/SMK didesain untuk mengukur prestasi siswa di jenjang akhir pendidikan menengah sekaligus memprediksi potensi siswa di perguruan tinggi. Akhir September 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) ditargetkan punya format yang akan dibahas bersama Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Indonesia.

Pemerintah dan BSNP akan segera rapat membahas integrasi UN SMA/MA/SMK dengan seleksi perguruan tinggi. Kemungkinan ada perubahan soal UN yang sekaligus bisa untuk seleksi PTN, kata Djemari Mardapi, anggota BSNP, di Jakarta, Rabu (12/9/2012).

Menurut dia, pengintegrasian UN dengan seleksi masuk PTN selama ini masih pro-kontra. Sebab, UN untuk mengukur prestasi siswa di sekolah, sedangkan seleksi PTN memprediksi potensi akademik dan keberhasilan calon mahasiswa selama kuliah.

Kami sedang mencoba untuk mengintegrasikan kebutuhan mengevaluasi prestasi dan prediksi lewat pelaksanaan UN,  kata Djemari.

Jika terlaksana, anggaran pelaksanaan UN dan seleksi masuk PTN yang besar bisa diefektifkan. Namun, mutunya tetap sesuai kebutuhan dengan yang diinginkan pemerintah dan PTN.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, pemanfaatan hasil UN SMA/MA/SMK untuk masuk PT, khususnya PTN, harus dilaksanakan. Selama ini, hasil UN pada jenjang SD/MI dipakai dalam seleksi masuk SMP/MTs, sedangkan hasil UN SMP/MTs untuk SMA/MA/SMK. Namun, hasil UN SMA sederajat belum sepenuhnya diakui PTN karena dinilai belum valid akibat tingginya dugaan kecurangan.

Kalau integrasi hasil UN ke seleksi masuk PTN terlaksana, beban siswa berkurang. Tidak hanya meringankan biaya, tetapi siswa tidak stres karena konsentrasi di UN sudah bisa dipakai untuk seleksi di PTN, ujar Nuh.

Sementara itu, Ketua Majelis Rektor PTN Indonesia Idrus Paturusi mengatakan, wacana integrasi hasil UN untuk seleksi PTN mulai diterima kalangan PTN. Namun, formatnya masih perlu dibahas.

Bisa jadi dengan bobot persentase nilai UN dan nilai rapor,  kata Idrus, yang juga Rektor Universitas Hasanuddin, Makassar.

Kecurangan UN

Terkait dengan kecurangan UN, Nuh menjelaskan, pemerintah berupaya lebih untuk meminimalkan hal itu tahun depan. Caranya, membuat soal dalam 20 variasi atau lebih.

Ada juga rencana pemerintah menaikkan standar minimal kelulusan UN tahun 2013. Apalagi, kelulusan UN sudah mencapai 99 persen lebih.

2013, Biaya Seleksi Masuk PTN Gratis

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Djoko Santoso, menegaskan bahwa seluruh biaya masuk perguruan tinggi negeri (PTN) akan ditanggung oleh pemerintah mulai tahun 2013. Dengan demikian, semua siswa memiliki hak untuk ikut serta pada seleksi masuk PTN secara gratis.

"Apapun namanya, undangan atau tertulis, semua lulusan jenjang SMA boleh mendaftar langsung dan gratis," kata Djoko di Balairung kampus UI, Depok, Rabu (12/9/2012).

Kemendikbud telah berencana sejak lama bahwa seleksi masuk PTN akan digelar dengan gratis untuk mengurangi beban masyarakat terkait biaya pendaftaran seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) yang mencapai Rp 150.000 per siswa. Pemerintah siap menggelontorkan anggaran sekitar Rp 300 juta untuk memenuhi rencana tersebut.

Namun demikian, Djoko mengatakan bahwa Majelis Rektor PTN masih merumuskan mekanisme penerimaan mahasiswa di PTN, twrmasuk mengenai bobot nilai yang akan digunakan, antara nilai rapor dan hasil Ujian Nasional (UN). Seleksi masuk PTN dibagi ke beberapa jalur, undangan, tertulis, dan seleksi mandiri di masing-masing perguruan tinggi. Khusus untuk jalur undangan, proporsi siswa yang direkomendasikan oleh sekolah ditentukan oleh akreditasi sekolah tersebut.

Djoko berharap, kebijakan ini akan membuka akses masuk ke PTN makin lebar dan berkeadilan karena memperkecil kemungkinan adanya siswa yang gagal mengikuti SNMPTN karena alasan tak memiliki biaya mendaftar.

Sekolah Minta Seleksi Jalur Undangan PTN Obyektif

JAKARTA.Penerimaan mahasiswa baru secara nasional di perguruan tinggi negeri pada 2013 yang diubah menjadi 90 persen lewat jalur undangan, terbuka bagi semua siswa kelas 3 SMA/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan, serta gratis disambut baik sekolah. Kebijakan tersebut dinilai mempermudah siswa untuk mengakses perguruan tinggi negeri. Namun, sekolah meminta supaya perguruan tinggi negeri menilai potensi siswa secara obyektif.

Ada kekhawatiran jika penilaian perguruan tinggi negeri (PTN) hanya mengandalkan nilai raport semata, dapat menimbulkan kecurangan dalam penilaian di raport. Bisa saja, sekolah menjadi jor-joran memberi nilai raport siswa. Sebab, banyaknya siswa yang diterima di PTN merupakan salah satu kebanggaan buat sekolah. "Untuk skeolah yang memang mengutamakan mutu, nilai raport siswa tidak jor-joran, tapi benar-benar sesuai prestasi siswa. Hal ini mesti dicermati tiap PTN dalam menyeleksi supaya yang diterima memang benar-benar siswa yang memenuhi syarat untuk bisa melanjut ke PTN", kata Firman Syah Noor, Wakil Kepala SMAN 3 Bandung, Selasa (11/9/2012). Menurut Firman, dalam penyeleksian calon mahasiswa, PTN diminta juga untuk memperhatikan prestasi sekolah dan alumni yang masuk lewat jalur undangan.

Retno Listyarti, guru SMAN 13 Jakarta, mengatakan diperbanyaknya penerimaan calon mahasiswa PTN lewat jalur undangan dinilai bagus. "Masalahanya, jika nilai UN juga dijadikan dasar penilaian, niat baik pemerintah tersebut bisa memicu kecurangan UN yang lebih masif dan sistemik. Kenyataan ini yang mesti dikritisi oleh PTN," kata Retno. Retno menambahkan agar dalam penerimaan mahasiswa baru di PTN tetap mengakomodasi sistem tes tertulis. Meskipun dinilai ada kelemahan, namun sistem tes tetap menjadi metode penerimaan yang lebih transparan dan tetap terbukti bisa menyeleksi siswa yang berpotensi.

Armedi, Kepala SMKN 54 Jakarta, mengatakan meskipun di SMK lebih banyak siswa yang memilih bekerja daripada kuliah, peluang mengikuti seleksi lewat SNMPTN undangan secara gratis dapat membantu siswa. "Potensi siswa SMA dan SMK kan sebenarnya sama saja. Banyak siswa SMK yang secara akademik bagus, tapi karena kondisi ekonomi orang tua yang terbatas tidak mampu untuk kuliah sehingga memilih SMK yang bisa langsung kerja kalau lulus. Jika pendaftaran gratis, tentu kebijakan tersebut membantu siswa SMK yang umumnya miskin untuk bisa mencoba berkompetisi menembus PTN," kata Armedi.

Tahun Depan, 90 Persen Seleksi Masuk PTN Lewat Jalur Undangan

Penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri (PTN) secara nasional mulai tahun 2013 diutamakan lewat jalur undangan. Sebanyak 90 persen kursi di PTN diperbeutkan lewat seleksi nasional jalur undangan yang terbuka bagi semua siswa kelas 3 di jenjang pendidikan menenga.

"Untuk tahun depan, penerimaan mahasiswa baru yang seleksi nasional mencapai 90 persen. Kuota itu ditujukan untuk siswa yang berada di kelas tiga SMA/SMK atau sederajat pada tahun 2013. Adapun siswa yang lulus tahun lalu bisa ikut lewat ujian tulis yang jatahnya 10 persen," kata Idrus Paturusi, Ketua Majelis Rektor PTN Indonesia, Senin (10/9/2012).

Menurut Idrus yang juga Rektor Universitas Hasanuddin, Makassar, pada awalnya penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) hendak diubah seluruhnya lewat jalur undangan saja. Penerimaan mahasiswa baru dengan mempertimbangkan nilai raport selama belajar di pendidikan menengah dan nilai ujian nasional (UN).

"Namun, ada masukan supaya tetap ada kesempatan bagi lulusan tahun lalu yang mau ikut ujian lagi. Mereka bisa lewat ujian tulis yang diselenggarakan tiap PTN," ujar Idrus.
Bobot UN

Dengan berubahnya sebagian besar penerimaan mahasiswa baru PTN lewat jalur undangan, pendaftaran menjadi terbuka buat semua siswa kelas 3 di jenjang pendidikan menengah. Sebelumnya, seleksi nasional lewat jalur undangan dikhususkan bagi siswa berprestasi yang direkomendasikan tiap sekolah, yang jumlahnya bergantung pada akreditasi sekolah.

Selain pendaftaran terbuka bagi semua siswa, biaya pendaftaran pun ditanggung pemerintah. Perubahan ini sejalan dengan ketentuan pada pasal 73 ayat 1 dan 2 Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Pada pasal itu disebutkan bahwa penerimaan mahasiwa baru PTN dapat lewat pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional dan bentuk lain. Pemerintah menanggung biaya calon mahasiswa yang akan mengikuti pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan beban masyarakat untuk pendaftaran ujian masuk PTN selama ini cukup tinggi. Selain itu, di tingkat akhir siswa SMA/SMK juga menjadi stress karena dibebani UN dan berbagai tes masuk ke PT.

"Pemerintah memikirkan supaya ada satu cara penerimaan yang bisa berlaku untuk semuanya. Biaya pendafataran yang ditanggung masyarakat akan ditanggung pemerintah," kata Nuh.

"Konflik Sosial, Cermin Gagalnya Pendidikan Nasional"

Konflik horizontal yang marak terjadi di Tanah Air belakangan ini dinilai sebagai cermin gagalnya pendidikan nasional. Hal itu dikatakan Anggota Komisi X DPR RI, Dedi Gumelar dalam rapat kerja bersama pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh, Kamis (6/9/2012).

"Kalau ada konflik sosial, dan merebak, kita harus berani katakan itu sebagai kegagalan pendidikan kita," kata pria yang sempat tenar dengan panggilan Mi'ing itu.

Dedi menegaskan, sejumlah konflik sosial antar masyarakat seperti tak henti-hentinya terus terjadi. Belum lagi perkelahian antar pelajar dan kekerasan di lingkungan sekolah.

Baginya, sejumlah permasalahan itu sangat terkait dengan program pendidikan karakter yang terus digaungkan oleh pemerintah. Meski anggarannya telah disiapkan, akan tetapi dampaknya belum terlihat secara jelas.

"Seperti tak sesuai dengan rencana kegiatan pemerintah karena pendidikan sekarang lebih condong membangun kecerdasan secara akademik, tapi lupa menguatkan karakter para peserta didik," tegasnya.

Rapat kerja (raker) antara pemerintah dan DPR, Kamis (6/9/2012), secara khusus membahas postur anggaran pendidikan. Dalam rapat, Mendikbud didampingi oleh kedua wakilnya, Musliar Kasim dan Wiendu Nuryanti, serta beberapa Direktur Jenderal di Kemdikbud, seperti Hamid Muhammad, dan Suyanto.

Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X Utut Adianto dan dihadiri sekitar 27 anggota. Rapat sempat diskors dan kemudian dilanjutkan kembali.

Perguruan Tinggi Asing: Peluang atau Ancaman?

Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat untuk disahkan pemerintah pada 13 Juli lalu meninggalkan banyak pertanyaan. Salah satunya soal posisi perguruan tinggi asing di Tanah Air saat undang-undang ini diterapkan.

Sejumlah kalangan berharap kehadiran perguruan tinggi (PT) asing membantu mengembangkan pendidikan di Indonesia. Namun, kekhawatiran terbesar, PT asing justru akan menjadi ancaman bagi PT di Tanah Air.

Selain diharapkan melengkapi pendidikan yang selama ini belum ada di Indonesia, masuknya PT asing juga bisa menjadi ajang menambah pendapatan negara di bidang perizinan.

Dalam diskusi mengenai  Pro dan Kontra UU Pendidikan Tinggi  yang digelar harian Kompas di Kota Semarang, Jawa Tengah, 31 Juli 2012, sejumlah pengelola perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) di Kota Semarang dan sekitarnya memandang PT asing tidak perlu masuk ke Indonesia. Kehadiran PT asing dikhawatirkan justru akan menggilas perguruan tinggi di Tanah Air, terutama PTS.

Dalam diskusi yang dihadiri sejumlah rektor PTN dan PTS, serta pengamat pendidikan, Rektor Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Sudharto P Hadi secara terang-terangan mengungkapkan kekhawatirannya jika PT asing benar-benar masuk ke Indonesia.

Harus ada rambu-rambu yang jelas dan kuat. Kalau tidak, PT asing pasti akan berorientasi profit. Padahal, tugas perguruan tinggi bukan hanya memenuhi kebutuhan pasar, melainkan kami memiliki visi menjadi pusat pemikiran, siapa yang memikirkan karakter bangsa, fenomena global warming, kalau program studi ditutup,  katanya.

Sudharto mencontohkan, di Undip ada beberapa program studi (prodi) yang sepi peminat, seperti Prodi Sejarah atau Ilmu Kelautan dan Perikanan. Walaupun peminatnya minim, prodi tersebut tetap dipertahankan Undip.

Jika prodi itu ditutup, siapa yang akan meneliti sejarah bangsa, siapa yang memikirkan bagaimana nasib pesisir Jateng yang rusak karena abrasi dan minim sabuk laut? Tak mungkin PT yang berorientasi profit memikirkan hal itu,  ujarnya.

Percepat kematian PTS

Rektor Universitas Sultan Fatah (Unisfat), Demak, Suemi secara terang-terangan mengungkapkan, adanya PT asing bisa mempercepat kematian perguruan tinggi swasta karena, selama ini, bagi PTS kecil, berjuang untuk bertahan saja sudah berat, apalagi jika harus bersaing dengan PT asing.

Beda dengan PTN yang dananya disokong pemerintah dan tinggal berkonsentrasi meningkatkan kualitas. Contohnya Unisfat yang baru berdiri 10 tahun lalu di Kabupaten Demak, selama ini mengandalkan pembiayaan murni dari mahasiswa, yang jumlahnya relatif konstan dari tahun ke tahun, yaitu sekitar 1.000 mahasiswa,  katanya.

Dari pengalaman selama ini, menurut Wakil Rektor I Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Widiyanto, masuknya institusi keuangan asing terbukti mampu mengalahkan institusi keuangan dalam negeri. Institusi keuangan saja seperti itu, apalagi masuk perguruan tinggi asing, yang terasa terutama PTS. PTN mungkin tidak terlalu tergoyahkan.

Apa betul PT asing berprinsip nirlaba. Ini yang saya masih tanda tanya. Saya sangsi dengan apa yang ditulis prinsip nirlaba. PT asing memang bekerja sama dengan PT Indonesia atas izin pemerintah, tetapi harus kita perhatikan PT asing dari mana,  paparnya.

Mantan Ketua Forum Rektor Indonesia Eko Budihardjo mengungkapkan kekhawatiran akan masuknya PT asing. Eko bahkan menilai sanksi yang diatur dalam UU PT bagi PT asing yang melanggar UU relatif ringan, yaitu pidana penjara maksimal 10 tahun dan atau denda maksimal Rp 1 miliar bagi yang melanggar ketentuan itu.

Apalah arti Rp 1 miliar sekarang ini, apalagi bagi PT asing? Undang-undang ini tidak memberikan sanksi yang tegas dan jelas. Ini benar-benar tidak masuk akal,  kata Eko yang juga mantan Rektor Undip.

Pemerintah harus selektif

Dengan diaturnya dalam UU PT, menurut Pembantu Rektor II Universitas Sebelas Maret Solo Jamal Wiwoho dan pengamat pendidikan JC Tukiman Taruna, suka tidak suka, PT asing akan masuk ke Indonesia.

UU PT mengatur PT asing yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia harus terakreditasi di negara asal. Selain itu, pemerintah yang menetapkan daerah, jenis, dan program studi apa yang dapat untuk diselenggarakan PT asing itu.

Di samping itu, penyelenggara pendidikan asing wajib bekerja sama dengan PT dalam negeri atas izin pemerintah, berprinsip nirlaba, mengangkat dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia, serta wajib mendukung kepentingan nasional. Tantangan bagi dosen Indonesia harus menguasai bahasa Inggris yang baik walaupun dalam UU PT bahasa pengantar adalah bahasa Indonesia,  ujar Jamal.

Oleh karena sudah diaturkan, Widiyanto berharap, jika memang PT asing diperbolehkan masuk Indonesia, kuncinya ada di tangan pemerintah. Pemerintah harus benar-benar selektif dalam mengizinkan PT asing masuk Indonesia. Pemerintah juga perlu memperhatikan betapa PT dari Eropa dan Australia sangat ekspansif.

Siapa yang dapat menjamin bahwa PT asing dan PT di dalam negeri benar-benar bekerja sama? Apa betul PT dalam negeri bisa mengimbangi PT asing? Saya kira kita akan kelelep (tenggelam). Kita hanya jadi pancikan (landasan) saja,   katanya.

Perlu ada ukuran yang jelas. Untuk dosen, misalnya, harus disebutkan eksplisit jumlah tenaga pengajar asing yang diperbolehkan, juga pengajar dari Indonesia berapa jumlahnya.

Kini semuanya tergantung pemerintah.

Mau Tahu Jumlah Ragam Bahasa di Indonesia?

JAKARTA.Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Mahsun, mengatakan bahwa Indonesia kaya akan ragam bahasa. Jumlahnya terus bertambah seiring penelitian yang terus dilakukan.

Pihaknya mencatat sedikitnya ada 442 bahasa yang dimiliki Indonesia yang terungkap dalam Kongres Bahasa ke-9 yang digelar 2008 silam. Pada 2012, penelitian berlanjut dengan mengambil sampel di 70 lokasi di wilayah Maluku dan Papua. Hasil dari penelitian itu, jumlah bahasa dan sub bahasa di seluruh Indonesia mencapai 546 bahasa.

"Jumlahnya akan lebih banyak karena penelitian belum selesai," kata Mahsun, Jumat (31/8/2012), di gedung Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, Jakarta.

Tak sampai di situ, tahun depan, Mahsun optimistis jumlahnya akan menembus 600 jenis karena penelitian kembali dilakukan dengan mengambil sampel di 109 wilayah.

Metode yang dilakukan untuk meneliti merunut pengakuan masyarakat yang menuturkan suatu bahasa atau sub bahasa. Penghitungannya menggunakan metoda dialektometri dengan menghitung tingkat perbedaan bahasa di satu wilayah dengan wilayah lainnya.

"Pihak luar juga melakukan penelitian bahasa di Indonesia dan jumlahnya berbeda-beda. Tetapi yang paling akurat hanya kita," tandasnya.

Siswa Berprestasi Tak Terpantau

JAKARTA.Olimpiade Sains Nasional yang diikuti siswa SD, SMP, dan SMA sudah berlangsung sejak tahun 2002. Meski demikian, perkembangan pendidikan dan jenjang karier siswa berprestasi yang meraih juara OSN tidak terpantau.

Kami akan buat sistem untuk track mereka berada di mana sehingga bisa diberi perlakuan khusus untuk pendidikannya, kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh seusai membuka ajang tahunan Olimpiade Sains Nasional (OSN) XI/2012, Senin (3/9/2012), di Jakarta.

Pemantauan, kata Nuh, masih ditujukan bagi pemenang olimpiade internasional. Semestinya pemenang olimpiade internasional difasilitasi akses pendidikannya mulai perguruan tinggi negeri hingga jenjang doktor.

Selama ini sering belum klop karena siswa maunya masuk jurusan A, tetapi kompetensinya di jurusan B, kata Nuh.

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud Hamid Muhammad menambahkan, OSN akan terus dilanjutkan, tetapi dievaluasi, terutama untuk menambah siswa yang meraih juara olimpiade internasional.  Selama ini prestasi Indonesia stagnan, ujarnya.

Tahun ini OSN diikuti 3.102 peserta tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK. Bidang ilmu yang dilombakan meliputi Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Fisika, Astronomi, Komputer, Biologi, Ekonomi, dan Kebumian. Selain itu, dilombakan pula bidang terapan untuk siswa SMK.

Juara Olimpiade Sains Diterima Langsung di PTN

JAKARTA.Peraih medali emas Olimpiade Sains Nasional (OSN) bakal diprioritaskan untuk masuk perguruan tinggi negeri (PTN) tanpa tes. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas (PSMA) Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen PM Kemendikbud), Totok Suprayitno, di Jakarta, Jumat (31/8/2012).

"Ya,kami melakukan pembinaan berkesinambungan untuk para juara OSN. Selain dikirim ke level internasional mereka juga mendapat kesempatan masuk PTN tanpa tes," katanya.

Menurutnya, meski penerimaan mahasiswa di PTN merupakan otonomi rektor yang memimpin, namun kementerian tetap berwenang dalam alokasi anak-anak berprestasi karena memiliki payung hukum yang diatur dalam sebuah Peraturan Mendikbud tahun 2008.

Totok menyampaikan, Universitas Gajah Mada (UGM) telah memelopori terobosan itu dan sejumlah PTN sudah mengikuti, seperti Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Menurut Totok pula, siswa-siswa berprestasi itu bisa masuk dengan beasiswa Bidik Misi jika tak mampu melanjutkan pendidikan ke pendidikan tinggi.

"Jika tak mampu secara finansial, Beasiswa Bidik Misi juga terbuka untuk mereka. Tetapi mereka harus proaktif mengurus semuanya," tuturnya.

PTS Tak Perlu Merasa Terancam

JAKARTA.Pemerintah berupaya memperlebar akses pendidikan tinggi dengan berencana mendirikan Akademi Komunitas (AK) yang menawarkan program vokasional D-1 dan D-2. Rektor Universitas Dr Moestopo (Beragama), Sunarto mengatakan, perguruan tinggi swasta tak perlu merasa terancam dengan kehadiran AK.

Menurutnya, AK justru dapat menjadi perangsang semangat perguruan tinggi untuk mendongkrak mutu pendidikannya.

"Memang belum terlihat eksistensinya, tapi kalau soal terancam saya pikir tidak perlu. Kita bisa bersaing secara mutu dan sehat," kata Sunarto, di kampus Moestopo, Jakarta, Kamis (30/8/2012).

Sunarto menjelaskan sejumlah barometer untuk mengukur kualitas sebuah perguruan tinggi, yaitu sesuatu yang masuk, proses, dan hasilnya. Persaingan masing-masing AK dan perguruan tinggi bisa dilakukan selama radarnya mengarah ke area tersebut.

"Kan semua bisa dinilai, bagaimana proses pendidikan dan kualitas para mahasiswa lulusan," tambahnya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memulainya 9 September mendatang dengan menancapkan tiang pancang pertama di Kabupaten Pacitan, salah satu dari 20 kabupaten/kota tempat AK akan didirikan.

Aturan mengenai AK tercantum dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang belum lama disahkan oleh DPR. Tujuannya, selain untuk memperlebar akses ke pendidikan tinggi, AK diharapkan dapat menjadi alternatif siswa lulusan di jenjang SMA dan meningkatkan daya saing sumber tenaga kerja secara nasional. Para pengajarnya dipilih dari instruktur di dunia industri.

Ke depan, pemerintah akan membangun satu AK berstatus negeri di setiap kota besar seluruh Indonesia. Masyarakat pun bisa berpartisipasi membuka AK swasta dengan ketentuan.
Mengenai lokasi, AK diprioritaskan di daerah yang menjadi kantung-kantung tenaga kerja Indonesia (TKI), dan daerah dengan populasi tinggi. Selain itu, daerah dengan sumber daya alam yang belum terkelola juga menjadi sasaran lainnya.

UU Sisdiknas Tak Perlu Diamandemen

JAKARTA.Pengamat pendidikan Universitas Paramadina, Mohammad Abduhzen menganggap pemerintah tak perlu mengamandemen Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional untuk menggulirkan wajib belajar (wajar) 12 tahun. Pasalnya, dalam UU itu telah disebutkan bahwa wajar 9 tahun sebagai "minimal" pendidikan nasional.

"Sebenarnya wajar 12 tahun itu sejiwa, dan tidak bertentangan jadi sudah memiliki dasar hukum," kata Abduhzen, Kamis (30/8/2012), di Jakarta.

Hal ini disampaikan oleh Abduhzen menanggapi niat pemerintah untuk mengamandemen UU Sisdiknas demi memperoleh payung hukum menggulirkan wajar 12 tahun. Saat ini, wajar 12 tahun telah dirintis melalui program pendidikan menengah universal (PMU) yang istilahnya sengaja digunakan karena pemerintah menilai belum berhak menggunakan kata "wajib belajar" pada pendidikan 12 tahun menyusul belum diatur oleh UU.

Untuk menggolkan rencana ini, pemerintah memulai dengan menggelontorkan dana bantuan operasional sekolah jenjang sekolah menengah (BOSM) yang diperuntukkan bagi siswa SMA. Sumber dana BOSM belum ditetapkan diperoleh dari pos anggaran mana dalam APBN. Akan tetapi kabarnya, anggarannya akan diambil dari dana alokasi umum (DAU).

Dalam pagu indikatif anggaran fungsi pendidikan tahun depan, DAU 2013 menyentuh angka Rp 125 triliun. Namun kemudian diketahui bahwa DAU 2013 hanya memerlukan anggaran sebesar Rp 113 triliun. Itu berarti ada anggaran lebih sebesar Rp 12 triliun.

Rintisan BOSM sudah mulai disalurkan di pertengahan tahun 2012. Unit cost-nya sebesar Rp 120 ribu per anak per tahun. Rintisan BOSM sengaja digelontorkan dalam jumlah kecil untuk melatih dan menguji coba sistem penyalurannya. Setelah dinilai berhasil, mulai 2013 jumlahnya naik dengan signifikan. Yakni mencapai Rp 1 juta per anak per tahun.

Kemendikbud Akui Wajar 9 Tahun Belum Tuntas

JAKARTA.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengakui bahwa penyelenggaraan program wajib belajar (wajar) 9 tahun memang belum tuntas. Meski angka rata-rata Angka Partisipasi Kasar (APK) yang tercatat cukup tinggi, Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud Suyanto mengaku belum ada perubahan signifikan pada keterbukaan masyarakat Indonesia terhadap pendidikan yang lebih tinggi.

"Memang kami akui, program wajar 9 tahun ini baru bisa dirampungkan aspek kuantitatifnya dahulu, dan secara kualitatif, memang belum meningkat pada kualitasnya. Kami harus bekerja lebih keras lagi disamping meneruskan program wajar ungkapnya di gedung A Kemendikbud, Jakarta, Senin (27/8/2012).

Suyanto mengatakan bahwa program wajib belajar 9 tahun sebenarnya telah dinyatakan rampung. Saat ini, pemerintah siap merintis wajib belajar 12 tahun. Rampungnya wajar 9 tahun secara kuantitatif ditunjukkan oleh daerah yang sudah memiliki APK yang mencapai 98 persen.

Namun, diakuinya pula, masih ada daerah tertinggal yang memiliki APK di bawah 90 persen, Bahkan, lanjutnya, masih banyak daerah di kabupaten yang pendidikan dasarnya terbengkalai.

"Masih ada 22 provinsi yang memiliki nilai APK rendah tersebar di kabupaten terpencil, saya kurang hafal tapi ada sekitar 120-an kabupaten yang tertinggal yang masih susah untuk menyelesaikan wajar 9 tahun itu," tandasnya.