Kurikulum pendidikan nasional yang baru akan sulit dilaksanakan di
berbagai daerah karena sebagian besar guru tidak siap. Ketidaksiapan
guru itu tidak hanya terkait urusan kompetensinya namun juga karena
rumusan kurikulum yang tidak kunjung disosialisasikan oleh pemerintah.
Untuk
mengatasi hal itu pemerintah didesak untuk membuat grand design yang
jelas agar konsepnya tidak ditangkap secara parsial atau malah
disalahmengerti. Grand design itu antara lain esensi dan perangkat
pembelajaran yang harus disiapkan hingga implementasi secara bertahap
melalui proyek percontohan.
Masukan-masukan itu dikemukakan para
rektor Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) negeri dan swasta dan
Persatuan Guru RI (PGRI) saat rapat dengar pendapat umum dengan komisi X
DPR-RI, Kamis (10/1/2013) di Jakarta.
Ketua Pengurus Besar PGRI
Sulistiyo mengemukakan hampir semua pergantian kurikulum pendidikan di
Indonesia tidak pernah berhasil karena faktor implementasi. Dengan kata
lain, faktor guru.
Ia khawatir kali ini juga akan sama saja. Guru
tidak siap bukan karena kualitas kompetensinya melainkan karena
banyaknya masalah yang membuat guru frustasi. Seperti urusan sertifikasi
dan tunjangan guru.
"Guru-guru SD terutama di pedalaman akan
kesulitan mengikuti hal-hal baru dalam waktu singkat apalagi metode
tematik integratif dalam waktu singkat," kata Sulistiyo.
Pada
kesempatan itu pula Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
Sunaryo Kartadinata menekankan pentingnya proses pembelajaran. Untuk
itu, pemerintah mau tidak mau harus meningkatkan kecakapan atau
kompetensi guru. Guru tidak bisa hanya berpegang pada ketentuan baku
yang harus dilakukan saat mengajar dan mengevaluasi.
"Proses yang
penting agar guru bisa improvisasi. Munculnya improvisasi itu tergantung
pada kepiawaian guru dalam mengajar," kata Sunaryo.
Untuk memastikan
hal itu Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Bedjo Sujanto
mengatakan guru harus selalu dikawal agar setiap saat dapat meningkatkan
kompetensinya. Masalah utama di dunia pendidikan, kata Bedjo, tidak
terletak pada kurikulum melainkan guru sebagai pelaksana di lapangan.
"Masalah
pendidikan kita ada pada guru. Karena itu kompetensinya harus
ditingkatkan. Fakta yang ada, mayoritas guru tidak mau tahu dengan
prinsip proses pembelajaran. Mereka hanya terima jadi saja sehingga
ketika ada perubahan kurikulum, mereka bingung," kata Bedjo.
LPTK
siap Untuk menyiapkan guru yang siap mengimplementasikan kurikulum yang
baru, Sunaryo mengingatkan hal itu juga tergantung pada kesiapan sistem.
Hanya dengan begitu para calon guru dan guru akan mampu memahami
kurikulum secara utuh.
"Masalahnya bukan siap atau tidak siap LPTK tapi sistemnya. Bangun pola pikir tentang pendidikan secara utuh," ujarnya.
Untuk calon guru, kata Bedjo, mereka selalu disiapkan dengan kurikulum yang ada sehingga akan mampu beradaptasi di lapangan.
Sosialisasi
dan penyiapan guru untuk beradaptasi di lapangan membutuhkan waktu yang
lama. Guru atau calon guru bisa saja melaksanakan kurikulum yang baru
tanpa sosialisasi yang utuh dan penyiapan matang. "Bisa saja jalan
tetapi akan sangat lambat," ujarnya.
Menanggapi masukan-masukan dari
rapat dengar pendapat di DPR itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Mohammad Nuh menegaskan pihaknya memang belum selesai menyiapkan guru
karena akan berlangsung selama enam bulan. "Memang belum kita lakukan.
Ini baru masuk tahap sosialisasi," ujarnya.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 komentar:
Posting Komentar